|
 Komisi Pemilihan Umum (KPU) menilai permasalahan daftar pemilih tetap (DPT) juga merupakan tanggung jawab partai politik (parpol).
Masalah itu tidak bisa dibebankan begitu saja kepada KPU. Anggota KPU Endang Sulastri mengatakan, proses penetapan DPT oleh KPU telah melalui beberapa tahapan yang cukup panjang dan telah sesuai dengan UU No 10/ 2008 tentang Pemilu Anggota DPR,DPD,dan DPRD .
Pada saat masih berupa daftar pemilih sementara (DPS), parpol telah diminta untuk memberikan tanggapan, masukan, dan klarifikasi atas daftar tersebut. ”Parpol sebenarnya telah diberi ruang untuk memberikan tanggapan, masukan, klarifikasi atas DPS itu, baru kemudian muncul DPT hasil perbaikan yang diumumkan menjadi DPT,” ujarnya di Gedung KPU,Jakarta,kemarin.
Dia juga membantah bahwa parpol belum menerima salinan DPT tersebut dari KPU kabupaten/kota. ”Siapa bilang mereka belum terima? Saya sering bertemu dengan anggota DPRD saat sosialisasi.Anggota DPRD itu kananggota parpol.Saya tanyakan apakah Bapak sudah menerima DPT dari kabupaten/kota, jawabannya sudah.
Malah saya menyarankan DPT dapat dipakai untuk menyusun strategi,” ungkapnya. Menurut rencana, Senin (23/3), KPU akan bertemu dengan seluruh KPU daerah untuk melakukan bimbingan teknis dan sosialisasi aturan penetapan caleg terpilih. Endang mengatakan, dalam kesempatan ini, KPU akan membicarakan pemutakhiran DPT untuk pilpres.
Hari itu juga KPU akan mengadakan pertemuan dengan parpol, khusus membahas permasalahan DPT. Ketua Umum DPP Partai Hanura Wiranto menegaskan, persoalan DPT untuk Pemilu 9 April mendatang harus segera diusut tuntas. ”Masalah ini (manipulasi DPT) harus diusut tuntas.
Suatu kejadian pasti ada penyebabnya, apakah inisiatif dari petugas di lapangan sendiri atau malah ada permintaan dari pihak lain,” ujarnya seusai berkampanye di Lapangan Alun-Alun Barat, Serang,Banten, kemarin. Dia berharap masalah yang muncul dalam Pilkada Jatim tidak menjadi preseden buruk bagi pelaksanaan pemilu di daerah-daerah lainnya.
Menurutnya, perbaikan DPT merupakan modal utama dalam pelaksanaan pemilu yang jujur, adil, serta transparan. Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri mengingatkan agar intelijen tidak melakukan tekanan ataupun mengarahkan masyarakat untuk memilih partai tertentu.
Hal itu dikatakan Megawati menyikapi mulai adanya dugaan manipulasi DPT. ”Kecurangan yang saat ini dilakukan seperti era Orde Baru dengan menggunakan jaringan yang tidak kelihatan untuk melakukan kecurangan dengan memanfaatkan alatalat teknologi tinggi,” kata Megawati saat berkampanye di Bantul,DIY, kemarin.
Dia menegaskan, adanya kecurangan dan indikasi penggelembungan DPT seperti yang terjadi di Jatim merupakan pelanggaran demokrasi. Dia menampik anggapan bahwa temuan PDIP tentang penggelembungan DPT merupakan provokasi. ”Ini demi Tanah Air yang dibangun untuk berdemokrasi,” tandasnya.
Sekjen DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengatakan, semua pihak tidak perlu saling lempar kesalahan soal DPT. Dia mengajak semua pihak untuk bersama-sama mengoreksi kesalahan dan kekurangan perangkat pemilu. ”Tidak hanya KPU,parpol juga perlu untuk proaktif membantu jika ada kekurangan dan kesalahan.
Kita bersama-sama mengupayakan agar pemilu tetap berjalan jujur, adil, dan tepat waktu,”katanya. Menurut dia,saling tuding antara KPU, Depdagri, dan parpol terkait masalah DPT hanya akan menimbulkan ketegangan yang akan semakin meresahkan masyarakat. ”Kita harus bertanggung jawab bersama mewujudkan kesuksesan pemilu. Jadi apa yang salah dan kurang ya ayo kita perbaiki bersama,” tandasnya.
Direktur Eksekutif Centre for Electorald Reform (Cetro) Hadar Navis Gumai tidak setuju polemik seputar dugaan manipulasi DPT di Jatim dijadikan alasan untuk menunda pelaksanaan pemilu. KPU masih memiliki waktu untuk mengoreksi dan memverifikasi DPT. ”Ini masih dapat dirapikan. Jangan lantas meminta penundaan pemilu,” kata Hadar di Jakarta kemarin.
Hadar menegaskan,kasus dugaan manipulasi DPT harus dibuktikan terlebih dahulu, termasuk menemukan persentase suara yang dimanipulasi. ”Kalau DPT bermasalah, belum tentu pemilihnya bermasalah.Saya juga tidak setuju ada intervensi (dalam kasus DPT Jatim),tapi jangan juga cepat menyimpulkan pemilu ditunda,” tuturnya.
Dia menambahkan, semestinya parpol juga ikut membantu penyelenggara pemilu dalam melaksanakan verifikasi.Parpol tidak hanya menunggu,melainkan mengambil kesempatan untuk melakukan koreksi. Dia menegaskan, penundaan pemilu berisiko besar karena akan memengaruhi proses selanjutnya.
Hal ini akan berdampak sangat besar, baik terhadap kondisi sosial maupun politik. Lebih lanjut, Hadar mengaku heran apabila ada parpol yang mengusulkan jadwal pemilu diundur.”Kenapa baru sekarang ini, apakah karena tidak siap mengikuti pemilu,”ujarnya. Pakar Tata Negara Irman Putra Sidin juga tidak setuju dengan penundaan pemilu.
Menurutnya, penundaan pemilu berpotensi menimbulkan kekosongan kekuasaan. Dia mengatakan apabila benar ada manipulasi DPT dalam Pilkada Jatim, pemerintah dan penyelenggara pemilu harus bertanggung jawab. ”Kasus itu harus dituntaskan dan cari siapa yang bermasalah,”katanya.
Ketua Lembaga Pengkajian Demokrasi dan Negara Kesejahteraan (Pedoman) Fadjroel Rachman menilai, kasus DPT di Jatim ini dapat menjadi dasar untuk menunda pelaksanaan pemilu legislatif 9 April.”Kalau DPTnya busuk, hasilnya busuk,” ujarnya. Dia mengatakan, bukan tidak mungkin DPT di daerah lain juga bermasalah.
Apabila terjadi demikian, hal itu akan menghasilkan DPR dan presiden yang bermasalah. Permasalahan DPT, kata dia,bukan sekadar soal benar atau salah, tetapi juga menyangkut etika dalam berpolitik.” Ini juga menyangkut kepercayaan masyarakat,” katanya.
Untuk itu, dia menyarankan perlunya dibentuk Komisi Kejujuran yang bertugas melakukan penyelenggaraan pemilu agar berjalan baik.Komisi itu beranggotakan tokoh-tokoh yang kredibel dan jujur. Sumber : Koran Sindo |
Berita Internasional Terbaru
 Jennifer Aniston tampakya masih belum bisa melupakan mantan suaminya Brad Pitt. Pasca perceraiannya pada tahun 2005, pelakon serial Friends ini sempat berkencan dengan beberapa lelaki lain, sebut
|
 Krisis ekonomi yang melanda AS membuat sebagian wanita di negeri adikuasa itu banting setir. Mereka yang tadinya bekerja kantoran setelah di-PHK kini beralih menjadi penari bugil, pemain film porno
|
 Angelina Jolie tampaknya masih sebal dengan ulah suaminya, Brad Pitt yang kedapatan sedang memberikan pijatan kepada salah satu pengasuh anaknya. Dan kini mereka pisah ranjang, Brad Pitt tidak
|
|
|
Berita Bisnis
 Ada Yang Ingin Jatuhkan Sri Mulyani? Badan Pemeriksa Keuangan diminta mengarahkan audit investigasinya terhadap penggunaan dana yang sudah dikucurkan oleh Bank Indonesia melalui fasilitas pendanaan jangka pendek dan penyertaan modal Lanjut... |
 Luar Biasa, Omzet Tempe Capai Rp 15 Triliun Jangan pernah memandang tempe dengan sebelah mata. Pasalnya, makanan yang kebanyakan dibuat oleh industri rumahan ini ternyata memiliki omzet tahunan yang mencengangkan. Sebagai bukti, saban tahun, Lanjut... |
|
